Advertorial,ekspresinews.com
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Maruli Simanjuntak M.Sc menyatakan sikap netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024. Pernyataan tegas ini diungkapkan Jendral bintang empat ini pada Kamis, 4 Januari 2024 terkait dengan tudingan peristiwa penganiayaan terhadap warga masyarakat di Boyolali, Jawa Tengah yang viral dan menarik perhatian banyak orang.
Pernyataan KSAD yang menegaskan kembali sikap netralitas dalam mengawal Pemilu 2024, sungguh menyejukkan hati banyak orang. Setidaknya ditengah kekhawatiran adanya indikasi kecurangan yang terjadinya dengan melibatkan instansi pemerintah, mulai dari tingkat Kepala Desa hingga Menteri yang masih aktif melakukan kampanye seperti sorotan terhadap Zulkifli Hasan yang mengklaim pembagian sembako dari pribadi Presiden Joko Widodo.
Sikap netral TNI AD ini diungkapkan Maruli Simanjuntak dalam wawancara ekslusif bersama Rosiana Silalahi yang bertajuk “Penganiayaan Relawan, Netralitas TNI AD Dipertanyakan”, yang ditayang Kompas TV, Kamis, 4 Januari 2024. Klarifikasi yang dilakukan KSAD ini perlu disampaikan karena warga masyarakat membuat kesimpulan sendiri akibat dari insiden di Boyolali itu.
Setidaknya dari insiden tersebut, sebagai KSAD Jendral Maruli Simanjuntak dapat kembali meyakinkan netralitas TNI AD dapat dijamin tidak akan berpihak pada salah satu Paslon kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2024.
Memang sejak awal dilantik sebagai KSAD, Maruli Simanjuntak telah menyampaikan bahwa akan tegas dalam bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Pernyataan ulang dari seorang KSAD ini sungguh dapat melegakan hati banyak pihak, dimana indikasi keberpihakan dari para aparat pemerintah sempat menjadi kecemasan dan kekhawatiran tersendiri, sehingga Pemilu bisa berlangsung secara tidak adil dan tidak beretika politik yang dapat menjadi contoh pendidikan demokrasi yang beradab di negeri ini.
Jendral Maruli pun mengakui oknum yang melakukan penganiyaan terhadap warga di Boyolali itu sudah ditahan dan segera diproses secara hukum yang berlaku. Garansi dari netralitas TNI AD yang disampaikan Jendral Maruli Simanjuntak yang terkenal dengan sebutan “Jendral Air” ini. Setidaknya, ketika menjabat Panglima Daerah Militer (Kodam) Udayana pada tahun 2020-2022, komitmen Maruli Simanjuntak terhadap rakyat kecil telah dia buktikan dengan membangun ratusan pompa hidran di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sangat membutuhkan air. Padahal, tentang wilayah operasinya selaku Pangdam Udayana tidak cuma NTT dan Bali, tapi juga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Betapa tidak, kepedulian seorang tentara yang memiliki sentuhan rasa pirasa kemanusiaan yang tinggi, penuh tulus untuk ikut mengatasi masalah yang menjadi kesulitan bagi warga masyarakat.
Bersama anggotanya, TNI AD dibawah naungan Kodam Udaya yang dipimpin Maruli Simanjuntak melakukan dengan senang hati membuat pompa hidrolik di NTT untuk masyarakat, seperti yang dilansir Koran Tempo, 18 Agustus 2023.
Karena banyaknya permintaan, Kodam Udayana pun melakukan pelatihan untuk membuat pompa hidrolik dengannya memberdayakan seluruh Babinsa yang ada di NTT hingga mampu membangun dan mengoperasikanM.Sc sejumlah pompa hidrolik yang sangat bermanfaat warga masyarakat setempat.
Alumnus Akabri tahun 1992 ini, gagasan membangun pompa air bersih untuk masyarakat sudah dimulai sejak Danrem 074 / Wirastratama di Surakarta pada tahun 2016-2017. Dengan cara bahu-membahu bersama masyarakat, segenap personil yang mumpuni dari kesatuan Angkatan Darat — mulai dari Kodam hingga Koramil dan Babinsa — diberdayakan untuk membangun sumber air guna mengatasi masalah kekeringan, terutama pada saat musim kemarau.
Konsistensi dan perhatian Jendral Maruli Simanjuntak terhadap rakyat, selaku KSAD akan menindak Prajurit TNI AD yang melanggar netralitas dalam Pemilu 2024. Dan reputasi mantan Pangkostrad kelahiran 27 Februari 1970 telah memegang jabatan strategis di Korp Baret Merah, Danrem 074 Wirastratama, Wakil Komandan Paspampred, Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV /Diponegoro, kemudian Pandang Udayana dan Pangkostrad hingga kemudian dipercaya sebagai KSAD sejak 29 November 2023 sampai sekarang.
Banten, 6 Januari 2024
