ARTIKEL. Jacob Ereste,ekspresi news com
Praktik berbangsa dan bernegara telah dipertontonkan dengan cara telanjang kepada publik dengan maraknya penyalahgunaan kekuasaan. Politik kekuasaan telah abai pada kepentingan rakyat, seakan kembali menjadi panglima. Praktik politik semakin jauh dari nilai-nilai kebijakan dan tidak lagi menjadi sarana untuk melayani kepentingan bangsa dan negara.

Kondisi inilah menurut sikap berbagai perguruan tinggi seperti yang diungkap oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pada 13 Desember 2023 yang disambut oleh berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia dengan rasa keprihatinan yang tidak banyak berbeda dengan pernyataan sikap keprihatinan yang mencemaskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia untuk masa depan.

Kondisi kemunduran Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini ditandai oleh demokrasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi setengah hati dan tebang pilih, tumbuhnya budaya sandera politik serta kebebasan ekspresi yang semu, hingga terjadinya perselingkuhan antara penguasa yang melahirkan anak haram (oligarki) dengan fenomena kolusi dan nepotisme. Akibatnya, rakyat hanya menjadi obyek melanggengkan kekuasaan yang dipupuk dengan pemberian Sembako (Sembilan Bahan Pangan Pokok) dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang sangat tidak mendidik dan tidak manusiawi itu.

Pernyataan sikap perguruan tinggi di Indonesia, sampai sepekan memasuki Pemilu 2024 di Indonesia, diserukan lebih keras lagi oleh sejumlah
Civitas akademika perguruan tinggi untuk tegaknya demokrasi, keadilan untuk mengingatkan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan keluarganya.

Civitas akademika perguruan tinggi yang lantang mengungkapkan sikap perlawanan budaya ini seperti
Universitas Gajah Mada (UGM) 31 Januari 2024, Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta yang diulang pada 1 Februari 2024), Universitas Khairun Ternate (1 Februari 2024), Universitas Andalas (Unand Padang) pada 2 Februari 2024, Universitas Islam Negeri (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) pada 2 Februari 2024. Universitas Hasanudin (UNHAS Makassar) 2 Februari 2024, Universitas Lambung Mangkurat, (2 Februari 2024), Universitas Atma Jaya (2 Februari 2024), Universitas Indonesia (UI 2 Februari 2024), Universitas Muhammadiyah (UM Yogyakarta 3 Februari 2024), Universitas Sanata Dharma (12 Februari 2024, Akademi Pemerintahan Masyarakat Desa (APMD 6 Februari 2024), Universitas Pajajaran Bandung (UNPAD 3 Februari 2024), Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Babel 2 Februari 2024), Universitas Islam Syarif Hidayatulah (UIN Ciputat Jakarta, 5 Februari 2024), Universitas Pendidikan Indonesia (5 Februari 2024), Universitas Airlangga (UNAIR Surabaya, 5 Februari 2024), UMS 5 Februari 2024), Universitas Janabadra Yogyakarta, 5 Februari 2024, Universitas Brawijaya (UNBRAW) 5 Februari 2024, Institut Pertanian Bogor (IPB, 3 Februari 2024). Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMAS, 3 Februari 2024), tentang dinamika politik menjelang Pemilu 2024. Bahkan, ada juga pernyataan tidak kalah keras pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dari Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia pada Jum’at, 2 Februari 2024, di Jakarta.

Pernyataan sikap dari sejumlah instansi atau perguruan tinggi ini yang juga dicatat oleh Lembaga Bela Negara, sungguh tidak sekedar membuktikan komitmen dari lembaga atau instansi perguruan tinggi yang bersangkutan patuh dan taat terhadap cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termuat dalam perjanjian luhur Pembukaan UUD 1945 — yaitu ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan — tapi kelak pasti akan menjadi bagian dari dokumen sejarah penting bangsa Indonesia untuk menjadi patokan, bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah menapak jalan terburuk yang belum pernah terjadi sejak kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh pejuang dan pahlawan serta segenap leluhur kita.

Konsekuensinya sama dengan sejumlah instansi atau perguruan tinggi lainnya yang bersikap diam — membungkam — pun akan tercatat oleh sejarah serta menjadi sikap civitas akademika instansi atau perguruan tinggi yang bersangkutan itu kelak melahirkan generasi yang tak peka, tidak kritis dan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kecemasan yang bersifat mendesak terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilu 2024 ini, jelas beranjak dari rasa kekhawatiran terhadap proses dari kelangsungan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia yang sedang dalam kondisi terancam dan berbahaya karena semakin mendekati tubir kehancuran agar dapat segera diselamatkan bersama rakyat.

Banten, 4 Februari 2024
#Terintegrasi MC.AMPER@ PressTASI PUSAKA dan JAringan Wartawan Aktivis nusantaRA