ARTIKEL-Andre Vincent Wenas,ekspresinews.com
Efektivitas kabinet Prabowo-Gibran 2024-2029 nanti juga akan sangat ditentukan dengan terbangunnya sinergitas pusat dengan daerah. Untuk itu PSI kemarin memberikan rekomendasi buat Kofifah Indarparawansa dan Emil Dardak yang akan berkontestasi di Pilgub dan Pilwagub Jatim.
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep bilang, “Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI. Insyaallah kader PSI yang kami dorong dan perintahkan maju di Pilkada 2024 nanti seperti Surabaya, Malang, Madiun dan Gresik akan juga turut mendukung Ibu Kofifah dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2024.”
Lalu dipesankan oleh Kaesang, dan ini yang penting digaris bawahi, “Dengan demikian PSI memutuskan untuk mengusung pasangan Ibu Kofifah dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Insyaallah saya berharap Ibu Kofifah dan Bapak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintah pusat yang ditransisikan dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih.”
Koalisi besar dan permanen di parlemen (DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota) artinya di cabang legislatif juga mesti terjadi di cabang eksekutif (pemerintah daerah/pemda). Semua solid dan harmonis nadanya.
Mengorkestrasi kerjasama yang baik ini semestinya menjadi fokus perhatian parpol dan semua instansi terkait. Kita hitung mundur (count-down) dari 2045 ke 2024 hanya tersisa 20 tahun. Ekstra beberapa bulan saja untuk kerja politik merajut sinergitas di paruh kedua tahun ini.
Beberapa pengamat berspekulasi, katanya dua periode dikomandani Prabowo dan dua periode berikutnya bersama Gibran. Pas 20 tahun menjelang Indonesia Emas 2045.
Etape pertama di periode pertama Prabowo sudah dilalui dengan demokratis dan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai penerus (keberlanjutan) program Pembangunan Presiden Joko Widodo. Pilpres dan Pileg telah berlangsung sukses.
Etape kedua adalah Pilkada Serentak nanti pada 27 November 2024. Idealnya para calon kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) adalah yang mampu bersinergi dengan pemerintah pusat. Artinya dengan Prabowo-Gibran dan kabinetnya nanti. Sehingga prinsip efektivitas dan juga efisiensi dalam pengelolaan manajemen pemerintahan bisa berjalan mulus.
Satu agenda penting adalah membangun konektivitas yang mampu menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya, membuka isolasi serta mengefisienkan gerak ekonomi.
Ambil contoh proyek kereta api. Misalnya saja Pembangunan Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rapid Transit/Lintas Raya Terpadu (LRT) dan Kereta Cepat (Whoosh) yang sekarang sudah bisa dinikmati rakyat.
Realisasi proyek-proyek itu membutuhkan kerjasama yang solid antara pusat dan daerah. Biayanya terbilang mega-proyek. Untuk membangun MRT misalnya, menghabiskan di awal pembangunannya 1,1 triliun rupiah per kilometer. Sekarang biayanya sudah 2,3 triliun rupiah per kilometer. Untuk LRT yang gerbongnya diproduksi oleh BUMN-INKA mencapai 600 miliar per kilometer. Pembangunan Kereta Cepat sekitar 780 miliar rupiah per kilometer.
Data-data itu semua dibuka Presiden Joko Widodo tatkala membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XVII tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa 4 Juni 2024.
Kita tahu, bahwa pada awalnya resistensi terhadap proyek-proyek Pembangunan itu datang dari berbagai pihak, dengan argumentasinya masing-masing. Tapi sekarang setelah semua berjalan, rasanya tak terbayangkan kalau kita tidak punya infrastruktur semua itu.
Tinggal sekarang menyebarluaskan proyek-proyek konektivitas seperti itu di seluruh Indonesia. Dan itu membutuhkan Kerjasama yang solid antara pemerintah pusat (Jokowi-Prabowo-Gibran) dengan 38 provinsi serta 416 kabupaten dan 98 kota yang sebentar lagi akan melakukan Pilkada Serentak.
Maka penting sekali untuk memastikan agar pembangunan infrastruktur yang bisa membuat Indonesia melompat keluar dari “middle-income trap” terealisasi segera.
Mengeliminasi korupsi dan inefisiensi yang kalau dimonetisasi jumlahnya bisa “ribuan triliun” juga, lebih baik jika uang itu kita kembalikan peruntukannya demi peningkatan kesejahteraan bersama.
Jakarta, Rabu 5 Juni 2024
Andre Vincent Wenas,MM,MBA., Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
#Terintegrasi Media cetak AMPER@ PressTASI PUSAKA dan JAringan Wartawan Aktivis nusantaRA
