ARTIKEL-Prihandoyo Kuswanto, ekspresonews.com
Perubahan UU TNI (Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia) saat ini sedang dalam proses pembahasan. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain:

Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif : Usulan ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar jabatan yang telah ditentukan sebelumnya

• Penghapusan larangan berbisnis bagi anggota TNI : Usulan ini memungkinkan anggota TNI untuk berbisnis, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Perubahan Pasal 47 dan 53: Perubahan ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan dan sektor sipil tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan militernya .

Namun, perubahan-perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang:

Pengembalian Dwifungsi ABRI : Perubahan-perubahan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI, yang telah dihapuskan sejak era

REVISI UU TNI SANGAT URGEN .

Oleh Prihandoyo Kuswanto.

Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

PENDAHULUAN .

Perubahan UU TNI (Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia) saat ini sedang dalam proses pembahasan. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain:

Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif : Usulan ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar jabatan yang telah ditentukan sebelumnya

• Penghapusan larangan berbisnis bagi anggota TNI : Usulan ini memungkinkan anggota TNI untuk berbisnis, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan

Perubahan Pasal 47 dan 53: Perubahan ini memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan dan sektor sipil tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan militernya .

Namun, perubahan-perubahan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang:

Pengembalian Dwifungsi ABRI : Perubahan-perubahan ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI, yang telah dihapuskan sejak era reformasi .

Militerisasi di sektor sipil : Perubahan-perubahan ini dapat menimbulkan militerisasi di sektor sipil, yang dapat mengancam demokrasi dan hak asasi manusia .

Selama ini kita tidak perna lagi mengukur militerisasi dengan Pancasila mengapa harus dengan demokrasi dan HAM mengapa tidak diukur dengan kepentingan bangsa dan negara .
Mengapa kita masih mendekotomikan militer dan sipil ?

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih menyeluruh tentang dampak perubahan-perubahan ini dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap terjaga.

INDONESIA DALAM KEGENTINGAN .

Situasi yang sedang dihadapi oleh Indonesia memang sangat genting dan memprihatinkan. Pelanggaran UU dan rusaknya tata negara dapat menyebabkan negara menjadi tidak stabil dan tidak teratur.

Hal ini dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti:

Dampak Negatif

1. Kehilangan kepercayaan masyarakat : Pelanggaran UU dan rusaknya tata negara dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara.
2. Kerusuhan dan konflik : Situasi yang tidak stabil dan tidak teratur dapat menyebabkan kerusuhan dan konflik di masyarakat hal ini sedang berlangsung proxy war menggunakan mahasiswa untuk berdemo permainan intlejen yang melibatkan banyak kepentingan Asing,Oligarkhy,Mafia Minyak dan mereka yang kalah dalam Pilpres masih ingin terjadi revolusi.Arah dan skema gerakan bisa kita baca.
3. Pengaruh negatif terhadap ekonomi : Rusaknya tata negara dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap ekonomi, seperti korupsi yang sudah menjadi kultur terhadap BUMN penurunan investasi dan peningkatan inflasi.
4. Kehilangan identitas nasional : Pelanggaran UU dan rusaknya tata negara dapat menyebabkan kehilangan identitas nasional dan nilai-nilai yang dijunjung oleh bangsa Indonesia.

KONTELASI PERTAHANAN NEGARA.

Pertahanan negara sudah bergeser dengan perkembangan teknologi dan situasi cuaca global maka Pertahanan Negara berubah agar sebuah bangsa mempunyai pertahanan .
Pangan Energi dan komunikasi menjadi sangat penting .

Pangan, energi, dan komunikasi memang merupakan komponen penting dalam pertahanan sebuah bangsa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa:

Pangan

1. Kedaulatan pangan : Kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi dan mengelola pangan secara mandiri sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
2. Keamanan pangan : Pangan yang aman dan seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.
3. Pengaruh terhadap ekonomi : Pangan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi sebuah bangsa, karena produksi dan distribusi pangan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Energi

1. Kedaulatan energi : Kemampuan sebuah bangsa untuk mengelola dan mengembangkan sumber energi secara mandiri sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
2. Keamanan energi : Energi yang aman dan stabil sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Pengaruh terhadap ekonomi : Energi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi sebuah bangsa, karena produksi dan distribusi energi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Komunikasi

1. Kedaulatan informasi : Kemampuan sebuah bangsa untuk mengelola dan mengembangkan sistem komunikasi secara mandiri sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian bangsa.
2. Keamanan informasi: Informasi yang aman dan stabil sangat penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
3. Pengaruh terhadap ekonomi : Komunikasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi sebuah bangsa, karena produksi dan distribusi informasi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam konteks pertahanan sebuah bangsa, pangan, energi, dan komunikasi sangat penting karena:

Pentingnya dalam Pertahanan

1. Menghadapi ancaman : Pangan, energi, dan komunikasi dapat digunakan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang dihadapi oleh sebuah bangsa.
2. Meningkatkan kemampuan pertahanan : Pangan, energi, dan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan pertahanan sebuah bangsa dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pertahanan.

3.Mempertahankan kedaulatan : Pangan, energi, dan komunikasi dapat membantu mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa dengan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga kemandirian dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki situasi ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

Langkah-Langkah
1.Mengembalikan kepercayaan masyarakat : Pemerintah dan lembaga-lembaga negara harus berusaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan cara memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi.

2. Menguatkan lembaga-lembaga negara : Lembaga-lembaga negara seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus diperkuat untuk memastikan bahwa pelanggaran UU dapat diatasi dengan efektif.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara.

4.Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 serta memberlakukan kembali Wawasan Nusantara : Nilai-nilai nasional seperti Pancasila dan UUD 1945 dan Wawasan Nusantara harus dikembangkan dan dijunjung oleh masyarakat untuk memastikan bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas yang kuat dan stabil.

REVISI UU TNI .

Revisi UU TNI sangat urgen dilakukan mengingat perkembangan Globalisasi dan pergeseran model pertahanan menjadi Pangan Energi dan Komunikasi .
Tentu dengan demikian sudah seharus nya jabatan sipil yang terkait dengan Pangan ,Energi dan Komunisasi harus bisa memberi TNI untuk menduduki Jabatan tersebut sebab ini terkait dengan Pertahanan Negara sebuah bangsa.
Dengan TNI bisa menduduki jabatan dibidang Energi maka Mafia Minyak ,Mafia Pertambangan bisa dibabat habis .
Komunikasi juga harus bisa dimasiki TNI sebab komunikasi Internet dan segala perkembangan nya telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN .

Dengan revisi UU TNI, TNI dapat memasuki jabatan di bidang Pangan, Energi, dan Komunikasi sebagai alat pertahanan negara. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan TNI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Manfaat Revisi UU TNI

1. Meningkatkan kemampuan pertahanan*: Dengan memasuki jabatan di bidang Pangan, Energi, dan Komunikasi, TNI dapat meningkatkan kemampuan pertahanannya dan menjaga keamanan negara.

2.Mengintegrasikan pertahanan dengan pembangunan: Revisi UU TNI dapat mengintegrasikan pertahanan dengan pembangunan, sehingga TNI dapat berkontribusi pada pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertahanan: Revisi UU TNI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pertahanan dan menjaga keamanan negara.

Contoh Implementasi

1. TNI memasuki jabatan di bidang Pangan: TNI dapat memasuki jabatan di bidang Pangan, seperti mengelola produksi dan distribusi pangan, untuk menjaga keamanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan negara.
2. TNI memasuki jabatan di bidang Energi : TNI dapat memasuki jabatan di bidang Energi, seperti mengelola produksi dan distribusi energi, untuk menjaga keamanan energi dan meningkatkan ketahanan energi negara.
3. TNI memasuki jabatan di bidang Komunikasi : TNI dapat memasuki jabatan di bidang Komunikasi, seperti mengelola sistem komunikasi dan informasi, untuk menjaga keamanan informasi dan meningkatkan ketahanan informasi negara.

Namun, perlu diingat bahwa revisi UU TNI haruslah dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan stabilitas negara.

Penulis Prihandoyo Kuswanto
Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila
#Terintegrasi Mediacetak AMPER@ PressTASI PUSAKA EksPRESSi MEREKAT dan JAringan Wartanet Aktivis Relawan nusantarA
📱083148223467. 081802391556. 085701336668. 083117120679