Sepinya suara dan tampilan kaum wanita Indonesia menyambut Pemilu 2024, semoga saja karena tak ingin menambah kebisingan dan kegaduhan di habitat politik Indonesia yang terkesan runyam. Padahal, keterlibatan kaum perempuan itu dalam banyak hal — tak hanya politik — seperti mur dan sekrup bagi kaum lelaki yang tak mungkin mengabaikan kaum perempuan.
Tetapi, realitas politiknya di Indonesia seperti itu. Seperti sekrup yang mengabaikan mur. Padahal, keduanya harus saling bekerja sama, agar makna yang satu menjadi tergenapkan oleh yang lain. Agar yang satu tak menjadi ganjil. Kecuali itu, toh, kuota untuk kaum perempuan dalam Pemilu Legislatif sudah disyaratkan oleh UU. Atau memang Pemilu legislatif sudah tak lagi memerlukan kaum prasyarat seperti yang pernah berlaku dahulu Sehingga masalah kuota perempuan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik sudah dianggap usang, tak lagi perlu dipakai ?
Lalu sungguh kah kaum wanita Indonesia tidak berminat ikut bertarung di kancah politik ?
Agaknya, memang yang dominan berhasrat memposisikan diri sebagai pengamat atau kritikus politik, toh cukup banyak. Seperti Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indarparawangsa yang baru dikitir Anies Rasyid Baswedan — hingga meyakinkan untuk dilamar menjadi Calon Wakil Presiden tahun 2024 — sekonyong-konyong disatroni KPK dengan mendadak menggeledah ruang kerjanya. Mungkin saja cara itu bukan semacam shock therapy psikologis agar yang bersangkutan tak perlu banyak tingkah, sehingga dianggap lebih patut duduk manis mengikuti saja skenario besar yang sedang ingin dimainkan dalam drama besar pementasan demokrasi di negeri ini.
Praduga itu semoga saja tidak benar asanya. Sebab potensi kaum wanita Indonesia cukup banyak yang tidak dimiliki kaum lelaki, sehingga pantas san patut dimaksimalkan peran dan fungsinya untuk ikut membimbing, mengasuh serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, secara seimbang dan berkeadilan sosial seperti yang termaktub dalam falsafah bangsa dan Ideologi negara, yaitu Pancasila.
Eksistensi kaum perempuan Indonesia sungguh patut mendapat tempat — jika tidak bisa direbut — seperti ambisi kaum lelaki yang sangat terkesan dominan di kancah politik negeri ini yang semakin miring tak seimbang, utamanya dalam hal etika, miral dan akhlak, yang tidak pantas mengubur nilai-nilai kemuliaan manusia yang adil dan juga beradab, seperti yang dimaksud oleh sila-sila dari Pancasila. Karena pada akhirnya, keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa Indonesia merupakan tujuan yang harus dapat diperjuangkan dan dicapai untuk kemudian bisa dinikmati bersama tanpa kecuali bagi kaum wanita Indonesia.
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, kaum perempuan Indonesia seperti tak terendus atau dilirik, mungkin juga sama dengan Calon Legislatif yang telah ada kuotanya untuk setiap partai politik. Lantas, mengapa kuota yang telah disediakan bagi kaum perempuan Indonesia ini untuk ikut berkiprah dalam politik tidak kagi menjadi perhatian dan tidak dimaksimalkan pemanfaatannya ?
Tampaknya, tema yang tak kalah penting untuk didiskusikan agar fungsi dan peran kaum perempuan Indonesia bisa maksimal ikut membangun, merawat dan menjaga etika, moral dan akhlak bangsa dan negara dapat seimbangan, ibarat jiwa dan raga yang tidak boleh timpang. Jadi, peran kaum perempuan Indonesia tidak boleh diabaikan dalam Pemilu 2024. Karena kualitas dan kuantitas kaum perempuan Indonesia pun, minimal 50 persen harus dapat diperhitungkan juga. Jangan sampai kaun perempuan Indonesia mogok dan ngambek, tak perduli dengan pesta demokrasi untuk mengingat bahwa kedaulatan itu juga milik kaum perempuan Indonesia.
Tanjung Pasir, 6 September 2023
