Sampai sekarang DPR tidak melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat), boro-boro mau membentuk Pansus (Panitia Khusus) sebagai alat kelengkapan dewan untuk mengungkap skandal besar korupsi berjamaah dengan magnitudo 8,3 pada skala triliun rupiah.
Kita masih ingat tahun 2009 lalu, saat ramainya kasus Bank Century dengan magnitudo 6,7 pada skala triliun rupiah. Untuk mengawal kasus itu dilakukan RDP sampai dibentuk Pansus Century, heboh sekali.
RDP dan Pansus ini penting untuk transparansi publik dan demi mengawal kasus yang melibatkan banyak pihak. Maling memang takut dengan ruang terbuka dan disoroti oleh banyak mata.
Tak bisa disalahkan kalau publik jadi berprasangka buruk. Apa komisi-1 ini sudah disumpal komisi, maka pada bungkam semua.
Dalam perkembangan kasus, ada duit sekitar Rp 243 miliar yang mengalir ke Senayan (Gedung DPR), katanya ke ketua komisi-1 DPR. Itu menurut BAP dari Windy Purnama, direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Disebutkan, ada sekitar Rp 70 milyar yang diserahkan kepada Nistra Yohan, staf ahli dari Sugiono, juga wakil ketua umum dan wakil ketua harian Partai Gerindra.
Sekarang kita lalu mencari tahu siapa sih ketua komisi-1 DPR itu?
Supaya lebih mengenalnya, kita mesti menyebut semua nama anggota komisi-1. Mungkin saja ada yang Anda kenal secara pribadi, maka tolong tanyakan padanya mengapa belum ada RDP sampai sekarang? Dan apakah segera akan dibentuk Pansus BTS? Lalu, apakah sejatinya pimpinan partaimu itu berkomitmen total untuk membongkar skandal ini sampai tuntas?
Dari wikipedia diketahui ketuanya adalah Meutya Viada Hafid dari Partai Golkar, ia didampingi 4 orang wakil ketua, yaitu: Utut Adianto dari PDIP, Bambang Kristiono dari Partai Gerindra, H. Teuku Riefky Harsya dari Partai Demokrat, dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS.
Seluruh komisi-1 berjumlah 52 orang, terdiri dari: PDIP 11 orang, Golkar 8 orang, Gerindra 7 orang, Demokrat 5 orang, PKS 5 orang, Nasdem 5 orang, PKB 5 orang, PAN 4 orang, dan PPP 2 orang. Ya, jadi 9 partai parlemen ada semua terwakili di komisi-1.
Dari situs wikipedia diperoleh daftar anggota komisi-1 DPR RI itu. Dari PDIP ada: 1. Puan Maharani, 2. Utut Adianto, 3. Dede Indra Permana, 4. Charles Honoris, 5. Junico Siahaan, 6. Effendi Simbolon, 7. Rudianto Tjen, 8. Adian Napitupulu, 9. TB Hasanuddin, 10. Sturman Panjaitan, 11. Muklis Basri
Dari Golkar ada: 1. Meutya Hafid, 2. Dave Laksono, 3. Bobby Adhityo Rizaldi, 4. Lodewijk Paulus, 5. Nurul Arifin, 6. Bambang Heri Purnama, 7. Christina Aryani, 8. Ilham Pangestu. Dari Gerindra ada: 1. Bambang Kristiono, 2. Sugiono, 3. Yan Parmenas Mandenas, 4. Fadli Zon, 5. Azikin Solthan, 6. Fadlulloh, 7. Andika Pandu Purgabaya.
Dari Nasdem ada: 1. Prananda Paloh, 2. Muhammad Farhan, 3. Kresna Dewanata Phrosakh, 4. Willy Aditya, 5. Ary Egahni. Dari PKB ada: 1. Taufiq Abdullah, 2. Muhaimin Iskandar, 3. Syauful Bahri Anshori, 4. Helmy Faishal Zaini, 5. Bachrudin Nasori. Dari Demokrat ada: 1. Teuku Riefky Harsya, 2. Rizki Aulia Rahman Natakusumah, 3. Sjarifuddin Hasan, 4. Darizal Basir.
Dari PKS ada: 1. Abdul Kharis Almasyhari, 2. Jazuli Juwaini, 3. Sukamta, 4. Toriq Hidayat, 5. Almuzammil Yusuf. Dari PAN ada: 1. Alimin Abdullah, 2. Hanafi Rais, 3. Ahmad Rizki Sadig, 4. Farah Puteri Nahlia. Dan dari PPP ada: 1. Syaifullah Tamliha, 2. Muhammad Iqbal.
(Mohon maaf kalau ada salah menyebut nama, siap dikoreksi. Kita juga sudah coba mengakses situs resmi DPR di : www.dpr.go.id, pada 29/07/2023 jam 18.00 wib tapi tak bisa, entah mengapa). Ternyata ada nama-nama besar di komisi-1 ini, tak usah kita sebutkan lagi, Anda pasti sudah tahu siapa saja mereka.
Komisi-1 ini ruang lingkupnya: pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Mitra kerjanya adalah: Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Tentara Nasional Indonesia/Mabes TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
Lalu juga Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI),
Kemudian Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio di Indonesia, Televisi Indonesia Swasta, Televisi Indonesia Swasta Satelit, Televisi Indonesia Swasta Islam. Radio Indonesia Swasta, Radio Indonesia Swasta Islam, Surat Kabar Nasional, Perusahaan Pers, Surat Kabar Daerah, Surat Kabar Online, Perusahaan Pers Online, Dewan Pers, Perum LKBN Antara, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, Lembaga Sensor Film (LSF), termasuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Mengherankan memang, apa sih yang menyebabkan semua anggota komisi-1 yang sangat terhormat itu tidak ada yang mau berkomentar tentang kasus mega-korupsi BTS ini? Alih-alih memanggil RDP sampai membentuk Pansus BTS.
Ya mengapa?
Kalau begitu wajar saja sekarang publik jadi curiga, jangan-jangan…
(Sayup-sayup terdengar dari kejauhan alunan lagu Bengawan Solo. “Air mengalir sampai jauuuh…”).
Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023
Andre Vincent Wenas,MM,MBA. VideoDirektur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.
#Diakses MC.AMPER@ PressTASI dan PUSAKA
