PURWOREJO.Jateng,ekspresinews.com
Adanya pemberitaan di salah satu media online, bahwa menurut data kemiskinan yang di keluarkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (Baznas RI) di Purworejo beberapa hari yang lalu, prosentase kemiskinan Kab. Purworejo sekitar 11.5 persen lebih tinggi dari prosentase nasional sekitar 7 persen dan provinsi sekitar 9 persen,
Bahwa terkait permasalahan kemiskinan tersebut mengundang keprihatinan dari Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Jateng, hal itu di sampaikan didepan awak media di kantornya jalan Dewi Sartika 24 Purworejo, Selasa, 2/1/2024
“selaku ketua LP2KP Jateng, saya benar benar sangat prihatin mas dengan kondisi kemiskinan di kab Purworejo yang melebihi prosentase kemiskinan provinsi bahkan nasional, artinya kemiskinan di kabupaten Purworejo sudah benar benar sangat memprihatinkan mas,
“saya akan minta data data RAB juga SPJ terkait realisasi pembangunan dari tahun berjalan mas, sebagai rakyat saya pengin tahu sebenarnya faktanya seperti apa dan penggunaan anggarannya seperti apa”
“bagaimana mungkin mas, kabupaten purworejo dari tahun ke tahun angka kemiskinan tidak berubah, saya lihat juga data data yang lain juga sangat memprihatinkan, padahal penggunaan anggaran daerah tiap tahun sekitar 2.3 trilyun estimasi periode 2017-2023,”kata sumakmun
Alih alih pemerataan ekonomi, tapi bisa di lihat dari data 7 tahun terakhir kemiskinan tidak ada perubahan yang signifikan sama sekali, yang jadi pertanyaan penggunaan anggaran sebesar itu untuk apa,
Kemudian, angka pengangguran dari kurun waktu dimaksud tidak ada perubahan sekitar 21.000 orang, selalu di kisaran angka 3.5 persen dari total populasi penduduk yang berjumlah sekitar 615.000 penduduk,
Begitu juga pertumbuhan ekonomi Kab Purworejo yang hanya sekitar 4 persen, sedang nasional saja 6 persen sementara provinsi Jateng sekitar 5.5 persen,
Jelas semua itu mengundang banyak pertanyaan di masyarakat, apakah ada kesalahan prioritas dalam pembangunan, atau ada anggaran yang tidak tepat guna, atau ada penggunaan anggaran yang tidak semestinya atau malah ada anggaran yang diduga diselewengkan sehingga berdampak kepada lemahnya pemerataan ekonomi dan pengangguran,
Saya meyakini kalau pola pemerintahan di Kabupaten Purworejo seperti sekarang sangat sulit untuk membuat rakyat ada perubahan ekonomi, terbukti dengan kurun waktu yang cukup lama tapi sama sekali tidak ada perubahan, artinya penggunaan anggaran patut di pertanyakan, karena estimasi penggunaan anggaran yang tepat mestinya bisa merubah pemerataan ekonomi dan juga bisa merubah pertumbuhan ekonomi sehingga bisa mengatasi jumlah kemiskinan dan pengangguran,” jelas sumakmun
Prioritas pembangunan yang tidak tepat justru bisa menjadi pemicu tambahnya kemiskinan dan pengangguran, semisal pembangunan alun alun baik itu alun alun Purworejo juga Kutoarjo, dulu alun alun itu untuk aktifitas nyari berkah untuk berjualan kalau malam hari, sekarang ini aktifitas itu untuk kumpul kumpul orang entah darimana saja, dari situ saja sudah jelas aktifitas itu telah menciptakan pengangguran, pedagang pedagang yang nyari berkah malah di relokasi, akhirnya mereka banyak yang bangkrut tidak jualan lagi,
Prioritas pembangunan itu yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, bukan bangun seperti kota kota yang sudah mapan secara ekonominya, jelas berbeda mereka tongkrongan di alun alun karena ekonominya sudah mencukupi, berbeda ketika tongkrongan di alun alun tapi besoknya jadi pengangguran itu akan membawa dampak buruk bagi generasi muda,
Sebagai contoh juga pembangunan pasar baledono yang begitu mewah tetapi tidak di ikuti dengan kebijakan yang tepat, semisal pasar itu identik dengan perputaran ekonomi tapi bisa dilihat mas satu angkutan kota pun tidak terlihat disitu, tidak ada yang lewat mas, ini kan aneh mas dan ini salah satu yang membuat ekonomi sulit berkembang, mestinya di manapun pasar harusnya di lalui angkot sebagai penunjang kegiatan perputaran ekonomi mas,
contoh lagi, pembangunan hotel ganesha dengan anggaran yang cukup besar itu untuk apa, mau sampai kapan hotel itu akan menghasilkan dan membawa pertumbuhan ekonomi purworejo, saya kira yang ada justru akan menambah angka kemiskinan karena bangunan itu terbukti mangkrak,” tuturnya
Penggunaan anggaran untuk Kab. Purworejo tiap tahun sekitar 2.3 trilyun, tapi hasilnya kok tidak bisa mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, itu kan aneh berarti selama kurun waktu bertahun tahun penggunaan anggaran kemana saja?
Terkait pembangunan bisa di lihat didata “Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2023” disitu bisa dilihat tidak ada perkembangan sama sekali, laju Pertumbuhan Ekonomi dari tahun ke tahun stagnan malah ada penurunan, bagaimana rakyat akan hidup layak sementara pengangguran dan kemiskinan masih saja tidak ada perubahan,
Kemudian, sebagai masyarakat kita juga terus bersikap dan melakukan fungsi kontrol atas kegiatan pembangunan yang jelas jelas menggunakan uang rakyat dan kami berharap urusan hukum juga harus di tegakkan, karena tanpa tertib hukum sulit kemiskinan dan pengangguran bisa di atasi dan juga sangat sulit rakyat akan hidup layak ” pungkasnya,
(Biro-WAG.BbgRB/Red)
