YOGYAKARTA.Jateng,ekspresinews.com
Tokoh-tokoh serta akademisi berkumpul di Jogja dlm Gerakan Pemilu Bersih, Jumat (9/2/2024).
Mereka memberikan sorotan terkait adanya dugaan 54 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yg sampai saat ini belum diatasi KPU.
Tokoh2 berkumpul di Santika Premiere seperti Mantan Ketum PP Muhammadiyah & MUI Din Syamsudin, Syukri Fadholi, Prof Suyanto, Prof Rochmat Wahab, Heru Kurnianto Cahyono, Dwi Kuswantoro, Jendral (Purn) Tyasno Sudarto.
Prof Sofyan Effendi, Khamim Zarkasih Putro & sekitar 20 nama lainnya.
Mereka secara bergantian menyampaikan pandangan, dgn muara meminta KPU untuk segera menjawab & mengkoreksi 54 juta DPT tersebut.
Din Syamsudin, mewakili Gerakan Pemilu Bersih, mengatakan pihaknya menerima adanya DPT yg bermasalah,_ sekitar 26 persen atau 54 juta nama.
Din meminta KPU untuk segera menjawab agar bisa dilakukan langkah karena pemilu tinggal 5 hari lagi.
“Kami ingin menyuarakan hal ini, dari Jogja. Kami fokus pada pemilu & pilpres yang jujur & adil, langsung, umum, bebas & rahasia.”
Saat ini kejujuran, keadilan & rendahnya etika politik mendominasi narasi.
Kami soroti DPT bermasalah, bahwa data kami ada 54 juta atau 26 persen dari total pemilih.
- Ada yg di bawah 17 tahun,
- Ada yg di atas 100 tahun.
- Ada yg sudah wafat.
- Ada nama pemilih yg satu huruf saja.
- Juga ada pemilih yg terdaftar di dua tiga TPS,”
Ungkap Din Syamsudin kepada wartawan.
Din menyebut, sudah ada kelompok yg menggugat ke KPU tapi tidak bergeming sampai saat ini.
Gerakan Pemilu Bersih, pun mendesak KPU untuk klarifikasi & mengoreksi serta tak menilai hal ini sebagai masalah sepele.
Kami sangat prihatin dgn adanya DPT yg bermasalah.
Kami menilai ini masalah besar bagi bangsa.
Ketika tak ditanggapi maka jadi masalah di atas masalah.
Kalau KPU & Bawaslu tak memberi tanggapan juga koreksi, maka ini dapat dianggap Pemilu & Pilpres cacat etika, cacat moral & cacat hukum.
DPT bermasalah bentuk ketidakjujuran & ketidakadilan.
Tak heran apabila salah satu kelompok sangat yakin bisa menang satu putaran.
Kalau KPU tak berikan respon, maka akan jadi persoalan hukum yg serius,” tandas Din.
Dlm pertemuan dgn wartawan, Tyasno Sudarto, juga menyebut bahwa DPT bermasalah yg ditemukannya meliputi beberapa hal seperti :
Nama yg tak tertulis baik :
- Seperti yg satu huruf, dua huruf bahkan tak ada namanya sama sekali.
Lalu masalah usia;
- Ada yg di bawah 17 tahun, dgn data paling banyak 16 tahun.
- Ada yg belum lahir sekalipun ada.
- Ada yg di atas 100 tahun, ada 13 ribu nama.
- Ada yg usianya 1030 tahun.
Kemudian masalah tempat tinggal;
- Ada yg tidak punya tempat tinggal,
- Ada yang tidak ditulis tempatnya 00.
Jumlah total bermasalah itu 54 juta dari total 204 juta pemilih.
Terpenting bagaimana bisa jujur & adil, itu permintaan kami.
Sudah disampaikan ke KPU, akan diperbaiki tapi sampai saat ini tidak ada perubahan,” tegasnya.
Prof Sofyan Effendi, yg juga Mantan Rektor UGM, menambahkan adanya dugaan DPT bermasalah tak boleh dianggap remeh apalagi ketika menguntungkan salah satu calon ttn.
Secara teoritis menurut dia, barang siapa yg menguasai / mengendalikan pemilih bermasalah, maka akan mudah memenangkan Pilpres bahkan dlm satu putaran.
“Jika ini terjadi, maka tak pelak lagi Pemilu/Pilpres akan digugat sebagai bermasalah & hasilnya tidak sah.
Sangat bijaksana jika KPU segera mengklarifikasi dugaan adanya DPT bermasalah tsb.
Walau sudah sangat mepet, namun masih ada waktu.
KPU jangan berdiam diri, kami mendesak segera bertindak, mengambil langkah sesuai ketugasannya,” tandasnya.
(Biro-WAG.BN/Red.KPU.RI)
